CATATAN HITAM LIMA PRESIDEN INDONESIA
JALAN BARU MEMBANGUN INMDONESIA

Di dalam buku ini terkuak rekaman hitam sejarah yang boleh jadi belum pernah terungkap di media
(Seputar Indonesia, Januari 2009)

Buku yang akan Anda baca ini memang bukan sesuatu yang manis. Buku ini tentu juga tidak ditujukan untuk menyenangkan setiap orang seperti cerita pengantar tidur. Di dalam buku ini terkuak rekaman hitam sejarah yang boleh jadi belum pernah terungkap di media. Ini adalah hasil penelusuran jurnalistik selama 10 tahun. Catatan yang tajam dan paling komprehensif yang membedah kegagalan demi kegagalan presiden kita dalam membawa Indonesia lepas landas. Suatu hal yang pasti, badai solusi dan pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang Tanah Air tercinta ini. Setidaknya agar muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikannya

***
"Ishak Rafick adalah wartawan yang mumpuni dan penuh ide. Buku ini adalah refleksi pikiran dan pandangan ekonominya terhadap berbagai masalah ekonomi di Indonesia, terutama sejak krisis. Saya salut atas hasil kerja kerasnya." —
Prof Dr DidikJ Rachbini, pengamat ekonomi dan pendiri lembaga riset lndef{*)

KEBIJAKAN NEOLIBERAL LIMA PRESIDEN INDONESIA

Penulis: Epung Saepudin

Strategi pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia pasca Soeharto sampai SBY, semuanya merupakan strategi yang mengorbankan kelompok masyarakat yang lebih luas demi kepentingan segelintir orang atau kelompok yang lebih kecil tapi menguasai perekonomian Indonesia
(Epung Saepudin, Media Transformasi, Mei 2008)

Sudah lima presiden memimpin Indonesia. Tidak satu pun yang mampu mengantarkan negeri ini untuk makin bermartabat baik secara ekonomi maupun politik. Setiap presiden yang memimpin Indonesia, dalam pandangan penulis buku, selalu saja tunduk pada mekanisme Washington Konsensus yang dikomandoi IMF yang berwatak neoliberal Akibatnya setiap kebijakan selalumeminggirkan masyarakat yang justru telah memilihnya. Inilah potret sesungguhnya dari karakter Presiden di Indonesia terutama Soeharto yang telah memimpin In donesia selama 32 tahun lamanya.

Reformasi memang berhasil memaksa Soeharto lengser, tapi tidak semua masalah langsung bisa dibereskan. Sebagian besar masalah yang sifatnya fundamental justru tidak tersentuh reformasi. Seperti menyusun tata ekonomi baru pasca Soeharto yang kental kepentingan asing. Salah satunya sebabnya adalah hilangnya kesempatan mereformasi sistem ekonomi dengan kreatifitas sendiri. Karena terlalu menggebu ingin mengganti rezim refresif, kurang akuratnya diagnosis kaum reformis dan belum terstrukturnya konsep konsep perbaikan, pemerintah Indonesia waktu itu lebih dulu membeli resep dari mentornya yang lama IMF. Inilah kekalahan awal kaum reformis. IMF kembali lagi digunakan di awal awal reformasi.

Transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi di Indonesia sesungguhnya tidak membawa manfaat yang besar pada kemajuan negara maupun kesejahteraan rakyat. Lihat saja, proses pemilu maupun pilkada sangat diwarnai dan didominasi oleh politik uang. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, akan timbul banyak pertanyaan tentang apakah demokrasi ada manfaatnya untuk rakyat kebanyakan. Dalam kondisi dominasi pragmatisme dan politik uang yang begitu terasa, Indonesia sangat mudah sekali dipengaruhi oleh pandangan ekonomi ortodoks dan neoliberal yang semakin mengecilkan peranan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara hanya memperjuangkan kepentingan elit. Sementara rakyat dilepaskan kepada belas kasihan mekanisme pasar. Misalnya, berbagai subsidi di dalam bidang pendidikan dan kesehatan dihapuskan tanpa melihat perbedaan kemampuan ekonomis dari masyarakat. Padahal, di negara kapitalistik sekalipun, seperti di Eropa, tetap ada subsidi maupun bantuan keuangan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun di Indonesia tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (failed state) di Asia. Penulis menunjukan bahwa penyebab situasi tersebut dikarenakan kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi Indonesia terutama didukung oleh eksploitasi sumber daya alam (minyak bumi hutan) serta peningkatan pinjaman luar negeri. Kegagalan itu juga terjadi karena strategi dan kebijakan ekonomi politik akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi alias kepenjangan tangan dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraanya dengan mengikuti model Washington Konsensus yang digawangi IMF. Situasi tersebut juga diperparah dengan tidak adanya perubahan dalam arah kepemimpinan nasional ditingkatan Presiden. Semua presiden yang ada masih tunduk pada kepentingan kepentingan pasar yang bercorak neoliberal.

Strategi pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia pasca Soeharto sampai SBY, semuanya merupakan strategi yang mengorbankan kelompok masyarakat yang lebih luas demi kepentingan segelintir orang atau kelompok yang lebih kecil tapi menguasai perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakaan memang terdengar asing bagi masyarakat awam, namun merekalah yang paling terkena imbasnya dengan pemotongan tingkat kesejahteraan orang miskin melalui pengurangan subsidi, pengurangan nilai upah nil, penghancuran nilai tukar petani dan nelayan, dan penghapusan banyak kondisi kerja yang menguntungkan buruh. Sementara untuk kelompok yang lebih kecil tersebut, kita dapati pemerintah membayari hutang mereka, bahkan sampai pada tahap penghapusan hutang dan pengampunan hutang, masih ditambah lagi adanya pemberian fasilitas pemotongan pajak dan tax holiday. Sebuah ketidakadilan diperlihatkan secara nyata oleh pemerintah.

RAPOR MERAH LIMA PRESIDEN INDONBSIA

Padahal, menurut Ishak Rafick, kalau negeri ini masih dikelola dengan paradigma lama dengan "menyerahkan masa depan" bangsa ini kepada trinitas IMF (International Monetery Fund), World Trade Organization (WTO), dan Wordl Bank (Bank Dunia), bukan saja merupakan langkah tak bijak tapi juga membahayakan
(N. Mursidi, Suara Merdeka, Mei 2008)

Sudah enam puluh tiga tahun Indonesia merdeka. Tapi, hingga detik ini belum tinggal landas. Canangan Orde Baru dengan rencana pembangunan lima tahun yang dulu didengung-dengungkan Scenario ternyata kandas. Akibatnya Indonesia bukan jadi negara maju, megah dan disegani di dunia. Sebaliknya, justru terpuruk. Indonesia dibelit utang bertumpuk dan kapal yang dimuati 200 juta jiwa lebih inipun oleng.

Nilai rupiah anjlok, pengangguran dan kemiskinan meningkat. Rakyatdi negeri ini didera busung lapar, kurang gizi dan tingginya tingkat angka putus sekolah. Lebih ironis, bangsa ini dijuluki bangsa korup, dan bangsa kuli yang hanya mampu menyediakan tenaga murah ke luar negeri. Sungguh Ironis!

Keadaan parah itu, tentu mengundang sejuta pertanyaan. Apa yang salah dengan pengelolaan negeri ini sampai gagal tinggal landas? Kenapa negeri yang dilimpahi kekayaan alam, justru jadi bangsa kuli dan kekurangan pangan? Lebih menukik, kesalahan kebijakan apa yang diperbuat pemimpin bangsa ini, sehingga Indonesia harus karam cukup dalam?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba dijawab Ishak Rafick, wartawan Majalah Global Asia ini. Meski hanya memotret kondisi Indonesia selama 10 tahun terakhir, tetapi tidak dimungkiri jika buku ini merupakan "investigasi mumpuni" yang dapat dijadikan dokumentasi tentang rapor merah yang ditorehkan oleh lima presiden Indonesia dalam membawa bangsa ini.

Dengan rencana pembangunan yang berkesinambungan, Soeharto seharusnya mampu membawa Indonesia tinggal landas pasca-repelita VII. Apalagi, selama 30 tahun sebelumnya pembangunan yang ditegakkan Soeharto lancar dan dunia sempat memujinya. Tetapi "cita-cita" itu ternyata kandas. Indonesia bukannya tinggal landas, justru terpuruk. Akibat krisis moneteryang mengakibatkan nilai tukar rupiah anjlok setelah band intervensi terhadap kurs mengambang terkendali itu dicabut, Indonesia pun limbung.

Maksud hati, Soeharto mau memeluk gunung untuk menghemat devisa, tapi yang terjadi, justru celaka. Ekonomi Indonesia kacau. Indonesia urung tinggal landas dan kembali digiring ke titik nol dalam pelukan IMF (halaman 69). Soeharto yang sejak 1967 menopang pem¬bangunan dari dana pinjaman IMF, seperti tak bisa mengelak. Dengan iming iming umpan 43 miliar dollar AS, IMF lantas memaksa Soeharto menandatangani lesepakatan —terdiri 50 paragraf yang kemudian dikenal sebagai 50 point Letter of Intent (Lol)- dan ironisnya, kini jadi bumerang bagi siapa pun yang memimpin negeri ini. Meski 1967-1998, Indonesia telah menelan resep-resep yang ditawarkan IMF dan terbukti "gagal tinggal landas", anehnya arsitek (ekonomi) dibalik Soharto meminta lagi obat IMF. Padahal tak ada satu negara berkembang (seperti di Amerika Latin dan Ekuador) berhasil meningkatkan kesejahteraannya setelah mengikuti “model Konsensus Washington”.

Sebaliknya negara-negara yang menyimpang (seperti Jepang, Taiwan, Malaysia dan China), justru bisa berhasil memperbesar kekuatan ekonomi. Tak pelak lantaran resep IMF itu tak manjur, ujungnya Soeharto jatuh. Tapuk pimpinan beralih ke pundak Habibie, yang ironisnya mewarisi negeri yang bangrut, utang di ambang batas 100 miliar dolar AS karena menjelang Soeharto jatuh negeri ini menanggung utang -Maret 1998- sekitar 137,424 miliar dolar AS. Habibie, jadi korban pertama. Setiap tahun setelah itu, terpaksa harus "menganggarkan" seratus triliun lebih untuk cicilan utang dalam dan luar luar negeri ditambah bunganya.

Seperti Soeharto, Habibie pun bangga dengan dana pinjaman IMF dan tak punya pilihan lain lantaran jalan yang ditempuh sudah ditentukan IMF lewat 50 poin kesepakatan yang telah ditandatangani Soeharto. Jika pun ada yang patut dicatat dari kelebihan Habibie, maka itu terkait tuntutan dari arus bawah dan kaum reformis lewat program redistribusi aset di tangan Tanri Abeng, dan juga rajutan ekonomi kerakyatan yang dinahkodai Adi Sasono.

Tapi ironisnya, dua kelebihan Habibie itu diruntuhkan Gus Dur. Memang terpilihnya Gus Dur, semula diramalkan akan jadi “obat mujarab". Apalagi, Gus Dur berani membuka poros Jakarta-Peking dan menggertak Amerika. Tapi gebrakan Gus Dur ternyata mengundang •badai dan tekanan dari dunia luar. Gus Dur jatuh. Tapi Gus Dur telah membuktikan bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan IMF.

Megawati yang menggantikan Gus Dur, sayangnya melunak. Tak pelak jika Indonesia tak kunjung sembuh justru semakin kambuh. Mega kembali meminta obat generik (pinjaman) IMF dengan konsekuensi menjual aset-aset negara. Indonesia pun secara pelan tapi pasti, telah terpuruk lewat pintu krisis yang diarahkan jadi pasar menuju liberalisasi ekonomi tanpa batas. Kini "kehancuran negeri" ini jatuh di pundak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Tetapi pemerintah sekarang rupanya belumkapok berhutang dan tak kreatif membuat terobosan-terobosan baru untuk mengatasi krisis dan masih memakai paradigma lama dalam mengelola negeri ini.
.-
Padahal, menurut Ishak Rafick, kalau negeri ini masih dikelola dengan paradigma lama dengan "menyerahkan masa depan" bangsa ini kepada trinitas IMF (International Monetery Fund), World Trade Organization (WTO), dan Wordl Bank (Bank Dunia), bukan saja merupakan langkah tak bijak tapi juga membahayakan.

Lalu, "langkah apa" yang harus diambil oleh pemerintah sekarang untuk merintis jalan baru dalam membangun Indonesia? Eshak Rafick, tak ingin dikata kurang bijak jika sekadar mengevaluasi catatan hitam lima presiden Indonesia. Maka, ia pun menawarkan gagasan baru untuk membangun Indonesia di masa depan.

Pertama, pemerintah Indonesia harus berani meniru langkah yang pemah diambil oleh Pakistan, Nigeria, dan Argentina untuk meringankan utang. Kedua, menguatkan otot rupiah terhadap dollar/valuta asing. Ketiga, berani mengajukan penghapusan utang 30 persen utang luar negeri yang najis (pemah dikorup) dan menyatakan obligasi rekap tak berlaku. Ketiga pilihan itu, menurutnya, adalah jalan pintas yang paling rasional guna membangun negara Indonesia. Bila tidak—segala upaya yang sedang berjalan (termasuk pemberantasan korupsi) tak akan berarti (halaman 33-40). (N Mursidi-35)

RAPOT MERAH LIMA PRESIDEN INDONESIA

...tidak dimungkiri jika buku ini merupakan "investigasi mumpuni" yang dapat dijadikan dokumentasi tentang raport merah yang ditorehkan oleh lima presiden Indonesia dalam membawa bangsa ini.
(N.Mursidi.etalasebuku, Mei 2008)

Sudah enam puluh tiga tahun Indonesia merdeka. Tapi, hingga detik ini Indonesia belum tinggal landas. Canangan Orde Baru dengan rencana pembangunan lima tahun yang dulu didengung-dengungkan Soeharto ternyata kandas. Akibatnya Indonesia bukannya jadi negara maju, megah dan disegani di dunia. Sebaliknya, justru terpuruk. Indonesia dibelit utang bertumpuk dan kapal yang dimuati 200 juta jiwa lebih ini pun oleng.

Nilai rupiah anjlok, pengangguran dan kemiskinan meningkat. Rakyat di negeri ini didera busung lapar, kurang gizi dan tingginya tingkat angka putus sekolah. Lebih ironis, bangsa ini dijuluki bangsa korup, dan bangsa kuli yang hanya mampu menyediakan tenaga murah keluar negeri.
SungguhIronis!

Keadaan parah itu, tentu mengundang sejuta pertanyaan. Apa yang salah dengan pengelolaan negeri ini sampai gagal tinggal landas? Kenapa negeri yang dilimpahi kekayaan alam, justru jadi bangsa kuli dan kekurangan pangan? Lebih menukik, kesalahan kebijakan apa yang diperbuat pemimpin bangsa ini, sehingga Indonesia harus karam cukup dalam ?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba dijawab Ishak Rafick, wartawan majalah Global Asia dalam buku Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia; Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia ini. Meski hanya memotret kondisi Indonesia selama 10 tahun terakhir, tetapi tidak dimungkiri jika buku ini merupakan "investigasi mumpuni" yang dapat dijadikan dokumentasi tentang raport merah yang ditorehkan oleh lima presiden Indonesia dalam membawa bangsa ini.

Dengan rencana pembangunan yang berkesinambungan, Soeharto seharusnya mampu membawa Indonesia tinggal landas pasca-repelita VII. Apalagi, selama 30 tahun
sebelumnya pembangunan yang ditegakkan Soeharto lancar dan dunia sempat memujinya. Tetapi "cita-cita" itu ternyata kandas. Indonesia bukannya tinggal landas,
justru terpuruk. Akibat krisis moneter yang mengakibatkan nilai tukar rupiah anjlok setelah band intervensi terhadap kurs mengambang terkendali itu dicabut, Indonesia pun limbung.

Maksud hati, Soeharto mau memeluk gunung untuk menghemat devisa, tapi yang terjadi, justru celaka. Ekonomi Indonesia kacau. Indonesia urung tinggal landas dan kembali digiring ke titik nol dalam pelukan IMF (hal 69). Soeharto yang sejak 1967 menopang

pembangunan dari dana pinjaman IMF, seperti tak bisa mengelak. Dengan iming-iming umpan US$ 43 miliar, IMF lantas memaksa Soeharto menandatangani kesepakatan terdiri 50 paragraf yang kemudian dikenal sebagai 50 point Letter of Intent (LoI) dan ironisnya, kini jadi bumerang bagi siapa pun yang memimpin negeri ini.

Meski sejak tahun 1967-1998, Indonesia telah menelan resep-resep yang ditawarkan IMF dan terbukti "gagal tinggal landas", anehnya arsitek (ekonomi) dibalik Soharto meminta lagi obat IMF. Padahal tak ada satu negara berkembang (seperti di Amerika Latin dan Ekuador) berhasil meningkatkan kesejahteraannya setelah mengikuti "model Washington Konsensus".Sebaliknya negara-negara yang menyimpang (seperti Jepang, Taiwan, Malaysia dan China), justru bisa berhasil memperbesar kekuatan ekonomi.

Tak pelak lantaran resep IMF itu tak manjur, ujungnya Soeharto jatuh. Tapuk pimpinan beralih ke pundak Habibie, yang ironisnya mewarisi negeri yang bangrut, utang di ambang batas US$ 100 miliar karena menjelang Soeharto jatuh negeri ini menanggung utang –Maret 1998- sekitar 137,424 miliar US$. Habibie, jadi korban pertama. Setiap tahun setelah itu, terpaksa harus "menganggarkan" seratus triliun lebih untuk cicilan utang dalam dan luar luar negeri ditambah bunganya.

Seperti Soeharto, Habibie pun bangga dengan dana pinjaman IMF dan tak punya pilihan lain lantaran jalan yang ditempuh sudah ditentukan IMF lewat 50 point kesepakatan yang telah ditandatangani Soeharto. Jika pun ada yang patut dicatat dari kelebihan Habibie,maka itu terkait tuntutan dari arus bawah dan kaum reformis lewat program redistribusi aset di tangan Tanri Abeng, dan juga rajutan ekonomi kerakyatan yang dinahkodai Adi Sasono.

Tapi ironisnya, dua kelebihan Habibie itu diruntuhkan Gus Dur. Memang terpilihnya Gus Dur, semula diramalkan akan jadi "obat mujarab". Apalagi, Gus Dur berani membuka poros Jakarta-Peking dan menggertak Amerika.Tapi gebrakan Gus Dur ternyata Mengundang badai dan tekanan dari dunia luar. Gus Dur jatuh. Tapi Gus Dur telah membuktikan bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan IMF.

Megawati yang menggantikan Gus Dur, sayangnya melunak. Tak pelak jika Indonesia tak kunjung sembuh justru semakin kambuh. Mega kembali meminta obat generik (pinjaman) IMF dengan konsekuensi menjual aset-aset negara. Indonesia pun secara pelan tapi pasti, telah terpuruk lewat pintu krisis yang diarahkan jadi pasar menuju liberalisasi ekonomi tanpa batas.

Kini "kehancuran negeri" ini jatuh di pundak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Tetapi pemerintah sekarang rupanya belum kapok berhutang dan tak kreatif membuat terobosan-terobosan baru untuk mengatasi krisis dan masih memakai paradigma lama dalam mengelola negeri ini.

Padahal, menurut Ishak Rafick, kalau negeri ini masih dikelola dengan paradigma lama dengan "menyerahkan masa depan" bangsa ini kepada trinitas IMF (International Monetery Fund), World Trade Organization (WTO), dan Wordl Bank (Bank Dunia), bukan saja merupakan langkah tak bijak tapi juga membahayakan.

Lalu, "langkah apa" yang harus diambil oleh pemerintah sekarang untuk merintis jalan baru dalam membangun Indonesia? Eshak Rafick, tak ingin dikata kurang bijak jika sekadar mengevaluasi catatan hitam lima presiden Indonesia. Maka, ia pun menawarkan gagasan baru untuk membangun Indonesia di masa depan.

Pertama, pemerintah Indonesia harus berani meniru langkah yang pernah diambil oleh Pakistan, Nigeria, dan Argentina untuk meringankan utang. Kedua, menguatkan otot rupiah terhadap dollar/valuta asing. Ketiga berani mengajukan penghapusan utang 30 persen utang luar negeri yang najis (pernah dikorup) dan menyatakan obligasi rekap tak berlaku. Ketiga pilihan itu, menurutnya, adalah jalan pintas yang paling rasional guna membangun negara Indonesia. Bila tidak --segala upaya yang sedang berjalan (termasuk pemberantasan korupsi) tak akan berarti (hal. 33-40).

Buku ini, tak dapat dimungkiri merupakan karya yang cukup prestisius. Karena, penulis berani "menelanjangi" kelemahan lima presiden Indonesia dalam mengelola bangsa ini. Dengan ditunjang pengalaman yang dimiliki oleh penulis bertahun-tahun bekerja sebagai jurnalis yang bergelut masalah ekonomi-politik, manajemen dan korporasio -di majalah SWA dan GlobalAsia-, tentunya "hasil investigasi" yang dikemukakan dalam buku ini bisa menjadi dokumentasi dan rujukan bagi pemegang kebijakan ekonomi di negeri ini. Di sisi lain, buku ini ditulis seperti hasil investigasi sebuah majalah, tak rumit, tak jlimet dan mudah dimengerti bahkan oleh pembaca awam sekali pun.

Hanya saja, buku ini tak disusun dengan sistematika penulisan seperti buku ilmiah. Tak salah, pembaca akan memerlukan waktu lama untuk bisa menarik benang merah buku ini sebab tak dikerucutkan dalam sebuah kesimpulan. Penulis hanya memaparkan duduk perkara serta langkah yang diambil lima presiden dalam mengatasi krisis dengan tohokan dari penulis yang tak kehilangan daya kritis.

Sayang, karya bagus ini harus dinodai banyak kesalahan ejaan lantaran penerbit abai memakai peran editor.

***


*) N. Mursidi, alumnus Filsafat UIN Yogyakarta

LIMA PRESIDEN DALAM INVESTIGASI

Buku Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia ini merupakan hasil investigasi dan penelusuran jurnalistik selama sepuluh tahun (1997-2007) oleh seorang wartawan yang membuktikan gagalnya Mafia Berkeley dalam membangun perekonomian nasional.
(Syafruddin Azhar, Tabloid Parle No.136 Tahun 2008)

Berangkat dari kegelisahan melihat carut-marut negeri ini, peranan serta ketangguhan negara dan korporasi dalam menghadapi gejolak krisis ekonomi yang melanda Indonesia (1997/1998), mendorong kita merenungkan makna: ada apa di balik semua ini?

Ishak Rafick, wartawan yang mumpuni dan penuh ide, mencoba memetakkan dan melakukan analisis, mengapa Indonesia gagal "tinggal landas" (take off) setelah 32 tahun rezim Orde Baru (Presiden Soeharto) membangun negeri ini. Berbagai kelemahan struktural dan penyimpangan di masa kepemimpinan Soeharto dianalisis dari perspektif jurnalistik.

Dari lima Presiden Indonesia, menurut Rafick, tak satu pun yang mampu membawa negeri ini menjadi bangsa yang bermartabat; baik secara ekonomi maupun politik. Semua presiden tunduk pada mekanisme Washington, konsensus yang dikomandoi IMF yang berwatak neoliberal. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan acapkali meminggirkan rakyat.

Dominasi pragmatisme dan politik uang yang begitu masif, mengakibatkan Indonesia niudah dipengaruhi oleh pandangan ortodoks dan neoliberal
yang mengecilkan peranan negara dalam memakmurkan dan menyejahterakan rakyat, sesuai amanat UUD 1945. Negara hanya memperjuangkan kepentingan segelintir elite, sedangkan rakyat diserahkan kepada belas kasihan mekanisme pasar (market mechanism).

Buku Catalan Hitam Lima Presiden Indonesia, merekam berbagai ketimpangan yang terjadi dan kerawanan di bidang ekonomi, sosial, dan politik sejak Orde Baru hingga pasca-reformasi. Presiden Soeharto dengan kebijakan ekonominya didukung sepenuhnya oleh para ekonom yang dijuluki "Mafia Berkeley", yang implikasinya pada polarisasi Indonesia begitu terasa. Pada akhirnya, Soeharto tak mampu membendung tekanan yang menginginkan perubahan dan demokratisasi yang berjalan dengan baik.

Pengganti Soeharto, B.J. Habibie, dalam banyak hal berupaya memenuhi tuntutan reformasi dengan menyusun Undang-undang Kebebasan Pers, Undang-undang Desentralisasi, dan Undang-undang Pemilu. Dia berhasil menegakan landasan demokratisasi sesuai tuntutan reformasi. Di sisi lain, Habibie melaksanakan banyak permintaan IMF (International Monetary Fund), terutama dalam kaitannya dengan rekapitalisasi perbankan, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan Master Settlement and Acuisition Agreement (MSAA). Menurut Rafick, setelah Presiden Soekarno, hanya Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid yang berani melawan IMF. Habibie dianggap berhasil mereformasi BUMN sedangkan Gus Dur dinilai mampu menolak campur tangan asing dan menggagas poros ekonomi "Jakarta-New Delhi-Beijing". Kedua Presiden itu akhirnya tersingkir.

Tampilnya Megawati Soekarnoputri kembali membuka peluang IMF di Indonesia. Tidak seperti Gus Dur yang enggan menjual aset negara (karena itu ditekan IMF), pinjaman IMF mengalir semasa Megawati dengan keharusan menjual aset negara. Satu persatu aset bangsa berpindah ke tangan asing. Semasa Megawati, liberalisasi ekonomi berjalan tanpa batas.

Rafick memiliki expectation yang tinggi terhadap Susilo Bambang Yudhoyono. la berharap SBY lebih populis, dan kebijakan yang dirumuskan hanjs berpihak kepada rakyat. Masa depan bangsa tak boleh diserahkan kepada trinitas neoliberal: World Bank. IMF, dan WTO. Dengan legitimasi yang dimiliki, SBY harus berani melawan tekanan pihak asing.

Selain ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan sangat timpang, negara dengan utang terbesar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang rapuh. Di bawah pengaruh Mafia Berkeley, utang yang besar dan terkurasnya kekayaan alam (seperti hutan dan sumber daya mineral), ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$1.100, pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum, dan ketergantungan finansial pada utang luar negeri. Buku karya Rafick ini sayangnya minim data, sehingga tampak seperti dipping berita jurnalistik dengan analisis trivial yang selektif tentang berbagai peristiwa dalam pengamatan fragmentaris dan oratoris. Dia pun jauh dari kepakarannya dalam bidang ekonomi, sehingga hanya terbesut pada analisis berdasarkan insinuasi dan innuendo (sindiran atau ucapan tidak langsung). Namun demikian, kehadiran buku ini mencengangk an. Seolah menyadarkan kita akan kelemahan struktur yang laten di bawah kepemimpinan lima Presiden Indonesia.

Buku Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia ini merupakan hasil investigasi dan penelusuran jurnalistik selama sepuluh tahun (1997-2007) oleh seorang wartawan yang membuktikan gagalnya Mafia Berkeley dalam membangun perekonomian nasional. Kegagalan kelompok ekonom yang merumuskan arah pembangunan nasional selama 40 tahun, sekaligus telah mewariskan potensi sebagai sebuah negara yang gagal (failed state).*

KEBIJAKAN NEOLIBERAL LIMA PRESIDEN INDONESIA

Satu hal yang pasti, ada solusi dan pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang Tanah Air tercinta. Setidaknya agar muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikannya.
(Epung Saepudin, Media Indonesia, 29-3-2008)

Sudah lima presiden memimpin Indonesia. Tidak satu pun yang mampu mengantarkan negeri ini bermartabat baik secara ekonomi maupun politik. Setiap presiden, dalam pandangan penulis buku Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia, selalu saja tunduk pada mekanisme Washington. Konsensus yang dikomandoi IMF yang berwatak neoli-beral. Akibatnya, setiap kebijakan yang ada selalu meminggirkan masyarakat yang justru telah memilihnya. Itulah potret sesungguhnya dari karakter presiden di Indonesia terutama Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya.

Saat membaca buku ini, terasa ada kegelisahan yang mendalam tentang peranan dan ketangguhan negara serta korporasi dalam menghadapi gejolak krisis baik pada tahap awal maupun pascakrisis. Berpijak dari keadaan itu buku ini memetakan analisis mengapa Indonesia gagal tinggal landas setelah 32 tahun Orde Baru. Berbagai kelemahan struktural dan penyimpangan prioritas masa Orde Baru dianalisis dengan tajam dan menarik secara jumalistik.

Penulis memotret semua perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam kurun 1997-2007. Menurut penulis buku, di tengah pertumbuhan ekonomi yang lumayan semasa Orde Baru, rupanya berbagai ketimpangan dan kerawanan di bidang ekonomi maupun sosial terjadi. Implikasinya polarisasi Indonesia begitu terasa.

Transisi Indonesia

Transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi sesungguhnya tidak membawa manfaat pada kemajuan negara maupun kesejahteraan rakyat. Lihat, proses pemilu maupun' pilkada diwarnai dan didominasi oleh politik uang. Menurut penulis, jika kecenderungan ini terus berlanjut, akan muncul pertanyaan, apakah demokrasi ada manfaatnya untuk rakyat kebanyakan? Seperti yang dikatakan penulis buku, matinya ideologi dalam proses politik Indonesia merupakan salah satu penyebab utama dari komersialisasi dan dominasi politik uang dalam proses demokrasi di Indonesia
.
Dalam kondisi dominasi pragmatisme dan politik uang yang begitu terasa, Indonesia sangat mudah sekali dipengaruhi oleh pandangan ekonomi ortodoks dan neoliberal yang mengecilkan peranan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara hanya memperjuangkan kepentingan elite, sedangkan rakyat dilepaskan kepada belas kasihan mekanisme pasar. Misalnya, berbagai subsidi di dalam bidang pendidikan dan kesehatan dihapuskan tanpa melihat perbedaan kemampuan ekonomis dari masyarakat. Padahal, di negara kapitalistik sekalipun, seperti di Eropa, tetap ada subsidi maupun bantuan keuangan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Penulis mengajukan pertanyaan penting, mengapa Indonesia batal tinggal landas ? Pada 1967, negara-negara utama di Asia nyaris memiliki posisi yang hampir sama secara sosial dan ekonomi. Pada waktu itu, GNP per kapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan China nyaris sama yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP per kapita negara-negara tersebut pada 2004, Indonesia mencapai sekitar US$ 1.100, Malaysia US$4.520, Korea Selatan US$14.000, Thailand US$2.490, Taiwan US$14.590, dan China US$1.500.

Mafia Berkeley

Kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun di Indonesia tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (failed state) di Asia. Penulis menunjukkan penyebab situasi tersebut adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi Indonesia terutama didukung oleh eksploitasi sumber daya alam (minyak bumi, hutan) dan peningkatan pinjaman luar negeri. Sementara itu, kemajuan ekonomi negara Asia Timur dan Tenggara lainnya terutama didukung oleh industrialisasi, ekspor, peningkatan produktivitas, dan daya saing nasional Secara keseluruhan, Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia. Satu hal yang pasti, ada solusi dan pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang Tanah Air tercinta. Setidaknya agar muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikannya.

Walaupun didukung rezim otoriter selama nyaris 40 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, dan memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Di bawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam hutan yang rusak ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$1.100 dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.

Kegagalan itu terjadi karena strategi dan kebijakan ekonomi politik akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi alias kepanjangan tangan dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Washington Konsensus yang digawangi IMF. Situasi tersebut juga diperparah dengan tidak adanya perubahan dalam arah kepemimpinan nasional di tingkatan presiden. Semua presiden yang ada masih tunduk pada kepentingan pasar yang bercorak neoliberal.

Presiden pascareformasi

Strategi pemulihan ekonomi yang diterapkan pemerintahan Indonesia pasca Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhoyono semuanya merupakan strategi yang mengorbankan kelompok masyarakat yang lebih luas demi kepentingan segelintir orang atau kelompok yang lebih kecil, tapi menguasai perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan memang terdengar asing bagi masyarakat awam, namun merekalah yang paling terkena imbasnya dengan pemotongan tingkat kesejahteraan orang miskin melalui pengurangan subsidi, pengurangan nilai upah ril, penghancuran nilai tukar petani dan nelayan, serta penghapusan banyak kondisi kerja yang menguntungkan buruh. Sementara itu, untuk kelompok yang lebih kecil tersebut, kita dapati pemerintah membayari utang mereka, bahkan sampai pada tahap write¬off (penghapusan utang) dan R&D (release and discharge, pengampunan utang), masih ditambah adanya pemberian fasilitas pemotongan pajak dan to holiday. Sebuah ketidakadilan diperlihatkan secara nyata oleh pemerintah.

Buku ini merupakan hasil penelusuran jurnalistik selama 10 tahun sekaligus analisis kitis yang komprehensif mengenai setiap peristiwa yang berlangsung selama itu. Buku ini memang tidak meny ajikan sesuatu yang manis tentang republik. Buku setebal 442 halaman ini juga tentu tidak ditujukan untuk menyenangkan setiap orang seperti cerita pengantar tidur. Di dalamnya memuat rekaman hitam bersejarah yang boleh jadi belum pernah terungkap di media. Catatan yang tajam dan paling komprehensif yang membedah kegagalan demi kegagalan presiden kita dalam membawa Indonesia tinggal landas. Satu hal yang pasti, ada solusi dan pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang Tanah Air tercinta. Setidaknya agar munculide-ide kreatif untuk menyelesaikannya.


Epung Saepudin,
pustakawan Pustaka Transformasi Jakarta

PERKINS-WANNA-BE

Catatan hitam bagi lima presiden Indonesia sesudah Sukarno berpangkal pada satu kata: IMF. Hanya Habibie dan Abdurrahman Wahid yang berani melawan. Habibie dianggap berhasil mereformasi BUMN melalui Tanri Abeng dan menjalankan ekonomi kerakyatan dengan Adi Sasono. Sedangkan Gus Dur dicermati mampu menolak campur tangan asing dan menggagas poros ekonomi Jakarta-New Delhi-Beijing. Namun kedua presiden itu akhirnya tersingkir.

Keluasan cakupan pembahasan buku ini perlu ditilik dari kesubtilan yang membuatnya menjadi karya besar. Sayangnya, Rafick mencitrakan buku ini sebagai kumpulan komentar tentang suatu peristiwa yang terkesan basi. Rafick masih berbicara mengenai "bila reshuffle kabinet kedua ini" dan anjuran agar "SBY-JK tidak ragu melakukannya demi memperbaiki nasib rakyat" (h.39-40) ketika perombakan ka¬binet itu telah menjadi kisah post-factum. Demikian juga optimisme Rafick pada gerakan cabut mandat yang bakal "menjelma menjadi api yang membakar republik" (h.47-48). Api tersebut keburu padam dan mencabut mandat gerakan cabut mandat.

Rafick juga sepertinya bingung dengan penempatan "p" dan "f, seperti "refresif (h.xvii) atau "pait a compli" h.igs). Bahkan andai pembaca membalik halaman buku ini secara acak akan dijumpai kejanggalan seperti "Mavia", "belanjda", "bord", "impeachement", atau"disktator".

Malah nama ekonom yang menjadi anggota Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Keuangan, Steve H Hanke, ditulis "Steve Hanky" (h.64) seakan dia adalah nama pendek dari sapu tangan ("hanky") atau dari selingkuh ("hanky-panky"). Diktator Romania Ceausescu ditulis "Chou Ces Koe" (h.106) seakan satu marga dengan Chou En Lai. Ini tentu menunjukkan kelalaian besar, kalau tidak kemiskinan literatur yang akut, sehingga alis mata terpaksa terangkat curiga dan kening berkerut penuh pertanyaan ketika Rafick menganalisis konsep yang lebih besar atau berkisah tentang kejadian di balik suatu peristiwa.

Segepok kecurigaan dan setumpuk pertanyaan itu mengabsah ketika Catatan Hitam juga kerap mengumbar kesalahan faktual. Ambil contoh yang paling gampang dan telanjang. Rafick menengarai bahwa Presiden Musharraf berhasil "dengan cerdik memainkan posisinya yang strategis untuk meringankan beban negara dan rakyatnya". Washington mengabulkan permintaan Musharraf untuk memotong "utang luar negeri Pakistan sampai 50%, sedangkan sisanya dia meminta bunganya diturunkan sampai menjadi o% sebagai syarat" (h.33). Pada kenyataannya, Pakistan makin mengalami kesulitan ekonomi akibat sanksi yang diberikan berbagai negara dan lembaga keuangan internasional sejak kudeta Musharraf pada 1999. Perubahan terjadi saat Pakistan turut membantu perang melawan teror sesudah Musharraf, menurut biografinya, mengaku dibentak Richard Armitage, deputi menteri luar negeri AS. Bush perlu boneka seperti Musharraf seperti AS perlu Zia ul-Haq. Washington lalu menghapus tiga sanksi ekonomi terhadap Islamabad. AS mengucurkan bantuan 1,2 miliar dolar sejak 2002 ke Pakistan dengan 600 juta di antaranya adalah transfer tunai untuk menghapus utang. Utang bilateral AS terhadap Islamabad melalui Klub Paris sebesar 379 juta dolar dijadwalulangkan.

Pun yang sama untuk 12,5 miliar dolar utang Pakistan terhadap berbagai anggota Klub Paris. Itu tak berarti "pemotongan utang luar negeri Pakistan sampai 50%". Malahan Bank Negara Pakistan (SBP), melaporkan Islamabad meminjam lebih dari 15 miliar dolar sejak 2003 sehingga, untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi negeri itu, Pakistan terbebani utang luar negeri di atas 40 miliar dolar di 2007.

Ditilik lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Pakistan kini didorong dua faktor penting: pengiriman uang (remittance) dan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment, FDI). Remittance bisa mengalir karena sanksi yang dicabut Gedung Putih dan FDI lancar sebab restu Washington. Sementara simpanan dalam negeri turun dari hampir 18 ke 16 persen semasa Musharraf. Artinya, Musharraf justru membuat ekonomi Pakistan lebih bergantung kepada asing tinimbang masa krisis ekonomi Pakistan pada iggoan. Ketergantungan ini membuat Islamabad tidak saja bergantung pada sokongan politik pemerintahan Barat dan lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan IMF, tetapi dependen juga pada perusahaan asing. Tak pelak "kecerdikan" Musharraf bukan "mendorong pertumbuhan ekonomi" tetapi membuat rakyat dan negara Pakistan lebih bergantung pada kekuatan asing.

Bagaimana masalah periferal ini dibahas bisa memberikan petunjuk bagaimana masalah lebih besar dibahas. Buku ini didaku sebagai "hasil penelurusan jurnalistik selama 10 tahun" sekaligus menawarkan "analisis kritis yang komprehensif mengenai setiap peristiwa yang berlangsung selama itu" (h.xviii). Namun yang didapat seperti hasil pengumpulan tulisan jurnalistik sedekade untuk majalah sekaligus analisis trivial yang selektif mengenai beberapa peristiwa dalam cermatan fragmentaris nan oratoris.

Mungkin Ishak Rafick berniat mengekor sukses John Perkins sang economic hitman sebagai pendedah praktik keji di bidang ekonomi terhadap negara seperti Indonesia. Atau seperti Joseph Stiglitz yang kritis terhadap IMF dan Bank Dunia. Sayangnya, Rafick kekurangan kekayaan pengalaman sebab sekadar pengamat dari luar dan bukan pelaku seperti Perkins. Pun jauh dari lumbung data dan kepakaran ekonomi semacam Stiglitz sehingga Rafick terbesut pada analisis berdasarkan insinuasi dan innuendo. • hdmd 76ADIL No 30 I II I 21 Februari -19 Maret 2008

BOOKREVIEW

Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia


Satu hal yang pasti, ada solusi dan pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang tanah air tercinta. Setidaknya agar muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikanya (Bandung Advertiser, Januari 2008).


Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Bam Membangun Indonesia.

Yang akan Anda baca ini memang bukan sesuatu yang manis. Buku ini juga tentu tidak ditujukan untuk nnenyenangkan setiap orang seperti cerita pengantar tidur. Di dalamnya, memuat rekaman hitam bersejarah yang boleh jadi belum pernah terungkap di media.

Ini adalah hasil penelusuran jurnalistik selama 10 tahun. Catatan yang tajam dan paling komprehensif yang membedah kegagalan demi kegagalan presiden kita dalam membawa Indonesia tinggal landas.

Satu hal yang pasti, ada solusi dan pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang tanah air tercinta. Setidaknya agar muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikanya.

"Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia" Masuk Buku Baru recommended di INDO POS


Buku "Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia" karya Ishak Rafick yang diterbitkan Ufuk Publishing House, Desember 2007 merupakan buku sejarah politik yang paling di-recommended oleh Harian Umum Indo Pos.

Sementara itu, untuk kategori agama, Indo Pos merekomendasikan Memahami Syiah dan untuk kategori novel, HU Indo Pos merekomendasikan Nirzona untuk di baca pecinta buku.

CENGKRAMAN NEOLIBERALISME

Banyak analisis menyimpulkan, krisis terjadi ka­rena Indonesia terjebak kondisi Fisher Paradox, yaitu situasi di mana makin Indo­nesia melunasi pembayaran utang luar negeri beserta cicilan bunganya, makin banyak utang luar negeri nya (Seputar Indonesia, Februari 2008)

Indonesia gagal lepas landas.Tak satu pun Presiden sejak era Orba sukses menuntun Indo­nesia dalam percaturan politik dan ekonomi. Sejak krisis, perekonomian In­donesia belum sepenuhnya menggeliat. Bahkan hingga kini, kehidupan rakyatnya terus ter-puruk. PadahaL raison d'etre (alasan adanya) negara adalah mewirjudkah eudaimonia, kebahagiaan. Itu berarti, pemerintahan Indonesia bertanggung jawab mempersembahkan kesejahteraan bagi warganya dengan merancang pembangunan yang mengabdi kepada rakyat, Pertanyaannya, kendati telah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan, mengapa kemajuan bangsa tak kunjung tercapai ?

Kegagalan lima Presiden da lam mengantar Indonesia menuju tinggal landas, adalah tema utama yang disorot jurnalis Majalah GlobeAsia, Ishak Rafick, dalam bukunya, Catalan Hitam Lima Presiden Indonesia : Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia. la juga mengungkap pangkal penyebab kehancuran ekonomi Indo­nesia, sekaligus menawarkan altematif jalan baru guna membangun Indonesia agar tidak makin tertinggal dari negara Asia lainnya. Gugatannya soal ketidakberdayaan para Presiden dalam mempertahankan kedaulatan dari penetrasi IMF, juga dikupas dalam buku ini.

SuperioritasIMF

Francis Fukuyama menyatakan, dunia tengah memasuki akbir sejarah yang ditandai oleh tampilnya liberalisme sebagai the winner yang menggungguli sosialisme dalam revitalisasi ideologjs sepanjang setengah abad. Inilah akhir dari sejarali, di mana kapitalisme dan demokrasi dianggap sebagai solusi terbaik guna memecahkan aneka masalah. Kapitalisme mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Demokrasi bermanfaat mengontrol negara agar tidak korup. Itu sebabnya, banyak negara mengadopsi dan menerapkan liberalisme dalam menata ekonomi dan politik domestik maupun global.

Keyakinan pada liberalisme juga dianut rezim Orba, utamanya dalam pembangunan ekono­mi. Jamak diyakini, arsitek ekonomi Orba adalah ekonom beraliran liberal yang disebut Mafia Berkeley. Tak heran, saal Indonesia dilanda krisis moneter, Soeharto (almarhum) segera minta bantuan Intemational Monetary Fund (IMF). Oktober l997, pemerintah menandatangani nota Kesepahaman untuk mcndapat pinjaman IMF. Pemerintah optimis. Keterlibatan lMF mampu memulihkan kepercayaan internasional terhadap kinerja ekonomi domestik. IMF menjadi institusi penentu kebijakan ekonomi Indonesia. Negara tunduk dan wajib memenuhi persyaratan yang diajukannya.

IMF mengharuskan Indonesia meliberalisasi segala sektor demi mentransformasi relasi negara-pasar. Resep pemulihan ekonomi IMF disebut Structural Adjustment Program (SAP) yang meliputi privatisasi, swastanisasi, deregulasi. Lewat SAP, IMF menyingkirkan intervensi nega­ra dalam penyediaan barang publik. Dengan dalil neoliberal, IMF memandang subsidi, proteksi sebagai ineffisiensj. Rafick memberi catatan hitam pada Soeharto karena menerima se­penuhnya resep IMF. Padahal, SAP adalah alat negara maju memaksakan model prmbangunan yang niscaya menguntungkan mereka, namun mencelakai negara lemah sepertio Indonesia.

Pasca Soeharto lengser, Habibie naik tahta. Ia bangga karena mendapat utang luar negeri (ULN) baru. Baginya itu membuktikan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap pemerintahnya. Rafick mencatat, Habibie lupa, sebenarnya ULN yang menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis. Banyak analisis menyimpulkan, krisis terjadi ka­rena Indonesia terjebak kondisi Fisher Paradox, yaitu situasi di mana makin Indo­nesia melunasi pembayaran ULN beserta cicilan bunganya, makin banyak UL.N nya. Sebab, untuk membayar ULN serta cicilannya, dibutuhkan ULN baru. Implikasinya, Indonesia terjebak perangkap ULN (debt trap). Tragisnya, ULN diandalkan Habibie guna mengangkat negara dari keterpurukan.

Dalam subbab, Mendayung di Antara Dua Karang, terungkap adanya friksi di kabinet Habibie. Kubu ortodoks {Gi-nandjar, dkk) versus kubu populis (Adi Sasono, dkk). Namun, pro­gram pengetatan kubu ortodoks minim simpati karena hanya rnengucurkan Rp l44 triliun dana BLB1 guna membantu 55 bank di BPPN. Sebaliknya lewat kebijakan pro poornya, semisal subsidi sembako bagi kaum miskin, kredit murah koperasi/ UKM, kubu populis meraup simpati. Tapi, prestasi fantasis Kabinet Habibie diukir Menneg BUMN Tanri Abeng.Tak genap 5 bulan berkiprah, ia berhasil menyetor ke APBN Rp lO triliun lebih.

Presiden Era Reformasi

Gus Dur adalah Presiden yang punya visi politik intemasional. Manuver diplomatiknya patut dipuji. Ia tahu bagaimana memahalkan posisi tawar Indo­nesia dalam diplomasi.

Agar tak melulu diremehkan AS, ia menggagas pembentukkan poros Jakarta-Beijing-New Delhi. Ini menegaskan, Indonesia punya alternatif selain Barat .Tak hanya itu, ia bermaksud membuka hubungan dagang dengan Israel. Pertimbangannya, karena komunitas Yahudi menguasai Kongres/Senat AS. media massa dan lembaga keuangan internasional, ia ingin menembus akses ke komunitas Yahudi via Israel. Sayang, langkahnya menuai resistensi di dalam negeri. la akhirnya dijatuhkan akibat Bulog Gate dan Brunei Gate

Tak seperti Gus Dur yang ditekan IMF karena enggan menjual aset bangsa, Presiden Megawati justru diperlakukan lunak oleh IMF. Bantuan IMF mengalir mudah ke Mega. Imbalannya, Mega diharuskan menjual aset negara.Maka.satu persatu aset negara berpindah ke pihak asing. Ditangan Mega, tulis Rafick, liberalisasi eko­nomi berjalan tanpa batas. Akibatnya, kendati dipuji IMF, Mega akhimya digulingkan rakyat melalui Pemilu yang memilih SBY sebagai Presiden

Terhadap SBY-JK, Rafick berharap kebijakan ekonomi yang dilahirkan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Masa depan bangsa tak boleh diserahkan pada trinitas neoliberal: IMF, World Bank,WTO. Dengan legitimasi yang dimiliki, SBY-JK mestinya berani menghadapi tekanan asing.

Jika negara maju bisa memberikan asuransi kesehatan bagi rakyatnya dan pendidikannya gratis, bahkan diguyur beasiswa sebagai investasi masa depan, rakyat Indonesia ju­ga berhak mendapat perlakuan serupa. Sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, Ra­fick menyimpulkan, sebagian besar masalah-masalah fundamental belum tersentuh reformasi. Salah satu sebabnya adalah hilangnya kesempatan mereformasi sistem ekonomi dengan kreativitas sendiri.

Buku ini menarik karena merupakan basil penelusuran jurnalistik sepanjang satu dekade, dengan dilengkapi analisis kritis yang komprehensif menyangkut aneka peristiwa ekonomi-politik yang berlangsung dalam kurun waktu itu. Menyadari banyaknya informasi yang dapat diserap, tepat jika buku ini dibaca decision makers, politisi, ekonom, intelektual, mahasiswa serta pegiat LSM.' """

YF Ansy Lema

Staf Pengajar Dept.HI FISIP UNJ;

Mengajar Mata Kuliah Masalah Negara Berkembang di

Dept.HI FISIP Univ Paramadina, Jakarta

NEGARA DI BAWAH KUNGKUNGAN IMF

Buku ini juga menyoroti bagaimana terjadinya metamorfosis Majelis Amanat Rakyat (MARA)- yang didirikan Amien beserta cendikawan reformis, seperti Faisal Basri, Arbi Sanit, dan Muchtar Pabotinggi menjadi Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai keberhasilan Amerika dan CIA-nya mengandangkan kaum reformis ke dalam wadah partai sehingga kekuatannya tidak lagi tanpa batas (Investor Daily, Januari 2008)

Membaca buku yang ditulis rekan saya (Ishah Rafick) ini. asanya seperti membaca novel yang sangat sayang bila tidak dituntaskan segera. Karirnya sebagai jurnalis membuktikan betapa mengalir dan derasnya tulisan Ishak dalam mengulas permasalahan ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa ini. Bukan saja fakta dan analisis yang dikemukakan, seolah lembaran gambar yang mudah dilihat dan dirasa.

Buku yang diklaim penulis sebagai hasil investigasi secara keseluruhan menunjukkan betapa rapuhnya dan dependnya republik ini dalam hal kebijakan di bidang ekonomi dan politik. Terutama dalam menghadapi tindakan dari kolonialisme modern yang bernama IMF dan negara-negara kapi­talis.

Dengan bahasa yang santun penulis memaparkan bagaimana peran dan kokohnya IMF dalam menata negeri ini dengan menempatkan antek-anteknya yang dikenal dengan Mafia Barckley untuk menduduki posisi strategis. Seperti menteri keuangan dan menteri BUMN.

Dalam beberapa bab, selain memaparkan, penulis juga mengritik dan membandingkan kebijakan antarsatu presiden dengan presiden lainnya. Termasuk pemaparan bagaimana IMF tidak segan melanggar etika politik dengan menginterfensi keputusan presiden satu negara, contohnya saat Presiden Abdurrahman Wahid, Henry Fisher Direktur IMF tidak malu meminta Gus Dur untuk memutus urat dana IPTN dan Texmaco. Sementara 27 proyek listrik swasta di mana perusahaan MNC ikut terlibat masih boleh jalan terus.

Hal yang sama dilakukan Duta Besar AS di Indonesia meminta secara halus agar Menkeu saat itu - Bambang Sudibyo tidak mengganti Kepala BPPN GlennMSYusuf. (Halaman 346, Tekanan Dunia Luar Terhadap Gus Dur)

Buku ini juga memaparkan dengan tegas bagaimana peran IMF dalam memberikan jalan mulus bagi multi nasional corporation melahap semua kekayaan milik rakyat. Semua strategi itu dirumuskan dalam Lol yang me-muat 51 item juklak yang harus dijalankan pemerintah. Dalam buku ini penulis mengistilahkan dengan GBHN Super dari Bawah Meja IMF, yang intinya kebijakan itu menyerahkan negara kepada asing (hal 123-125).

Yang juga sangat menarik, isi LOI itu, sepertinya menyediakan kuburan bagi rakyat dan memberikan jalan bebas hambatan bagi asing untuk menguasai semua kekayaan yang ada di republik ini. Anehnya kebijakan IMF ini, menurut penulis ditanggapi pemerintah bak memberi karpet merah bagi asing yang memangsa semua perusahaan BUMN maupun swasta yang memang sedang dililit utang dengan harga yang jauh sangat murah
Semua pimpinan yang pernah menampuk jabatan presiden melakukan semua itu. ketimbang membela kepentingan rakyat. Dan hasilnya, terbukti saat ini, semua bank besar sudah dikuasai asing.

Dalam buku ini, begitu gamblang diungkapkan kasus-kasus bagaimana pihak IMF, asing, dan para kapitalis menguasai kekayaan yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh, bagaimana SBY dengan mudahnya memberikan Blok Cepu ke tangan Exxon Mobil Corpora­tion, sekalipun Pertamina bersikeras menolak. Yang ada justru direktur utama Pertamina menjadi korban dipecat, satu hari sebelum Menlu AS, Condoleza Rice tiba di Jakarta, (hal 24).

Penulis juga mengupas bagaimana penderitaan rakyat atas kebijakan yang diambil pemerintah, terutama dalam restrukturisasi perbankan. Mulai dari bagaimana utang para konglomerasi senilai Rp 600 triliun akibat restrukturisasi perbankan, yang kemudian diubah menjadi utang rakyat. Dilanjutkan kemudian langkah IMF memaksa pemerintah menjual bank-bank, salah satunya Bank BCA yang telah menelan dana pemerintah Rp 58 triliun dan pembelinya kemudiaan menikmati bunga obligasi rekap.

Visi Kerakyatan yang Dibungkam

Keberanian pemerintah hanya tampak pada masa Habibie yang hanya berkuasa 512 hari

Dua menteri saat itu, Meneg BUMN Tanri Abeng dan Menteri Koperasi Adi Sasono berani mengabaikan APBN bawah meja susunan Lol IMF. Ketika Habibie berkuasa dan tampuk kepemimpinan BUMN di tangan Tanri, telah berhasil menjalankan kebijakan reformasi BUMN.

Sekalipun IMF rnenekan agar BUMN segera dilepas, Tanri selaku menteri yang telah berpengaiaman mengendalikan perusahaan multinasional, dengan tegas menolak. Alasannya, BUMN harus direstrukturisasi dulu hingga memiliki daya saing, selain itu harus profit kepada Negara, setelah itu baru bisa dilepas (hal 243).

Lain lagi yang dijalankan Adi Sasono. Dalam sub judul Merajut ekonomi Ke­rakyatan (hal 244), menteri yang telah berkecimpung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat berhasil menggagas dan menjalankan program ekonomi kerakyatan di luar skenario IMF.

Karena itu, untuk memberdayakan ekonomi rakyat, Adi meminta pemerin­tah menyisihkan anggaran Rp 10 tri­liun untuk pendirian Lembaga Permodalan Nasional Madani (LPMN) yang kemudian hingga kini bernama PNM. Adi beralasan, jika untuk restrukturisasi perbankan ratusan triliun IMF mendorong, kenapa untuk rakyat yang hanya 1/3-nya saja dipermasalahkan ? Akhirnya PNM pun berdiri dengan modalnya pun diciutkan hanya sepersepuluhnya dari rencana Rp 10 triliun.

Adi pun saat itu. berhasil memaksa pemerintah menyediakan dana Rp 10,8 triliun untuk kredit pengusaha kecil dan koperasi, dan bunganya pun hanya ditetapkan 10-15%, saat itu bunga komesial 37%. Tidak sampai di situ untuk benar-benar membangun ekonomi rakyat, Adi berencana membangun Pos Ekonomi Rakyat (PER) di 4.721 kecamatan yang ada di Indonesia,

Jelas saja langkah ini mendapat kritikan tajam, bukan saja dari IMF, tapi juga pengamat dan pelaku bisnis konglomerasi di Indonesia
Berbagai opini negatlf terhadap kebijakan Adi Sasono, mulai dari pengamat dan pe­laku bisnis konglomerasi di bawah komando Sofyan Wanandi, jubir Kelompok Jimbaran (kelompok konglomerat masa Soeharto), diciptakan. Hingga majalah kelas dunia Far Eastern Eco­nomic Review (PEER) menjuluki Adi Sasono sebagai 'The most dangerous man', (hal 248).

Ekonomi kerakyatan dianggap seba­gai upaya untuk memusuhi pengusaha besar. Dan pengamat sekelas Sri Mulyani dan Elka Pangestu menilai pemberian kredit murah kepada usaha kecil dan koperasi dianggap sebagai upaya menghambur-hamburkan uang. Menurut mereka untuk memberdayakan rakyat, telebih dahulu harus mempriorotaskan peningkatan SDM. Anehnya ketika sang pengamat menjadi Menteri Keuangan saat ini, justu kebijakan yang dinilai negatif itu malah dijalankan. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tanpa tahu sasaran dan hasilnya untuk pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga, ternyata APBN di bawah susunan Ani panggilan Sri Mulyani hanya menganggarkan dana pendidikan 9% atau Rp 34 triliun, padahal TAP MPR menetapkan 20%. Ani justru malah berani menganggarkan dana untuk bayar utang IMF dan lembaga donor lainnya Rp 140,22 triliun (hal 257).

Kaum Reformis Tertunggangi

Dalam buku ini penulis juga menyoroti bidang politik, terutama bagaimana peran kaum reformis yang akhirnya kandas di tengah jalan dan tak memiliki arah. Amien Rais yang dinilai penulis sebagai tokoh reformis ternyata tidak bisa memanfaatkan runtuhnya orde baru dengan tampil sebagai pemimpin. Dalam pandangan penulis, hampir semua pemimpin reformasi di berbagai Negara, setelah berhasil menurunkan penguasa tampil mengendalikan pemerintahan. Bagaimana Khomaini ketika menjatuhkan Reza Pahlevi, Qorazzon Aquino tampil ketika menggulingkan Marcos, dan banyak lagi.

Tahu betapa posisi Amien dapat menjadi ancaman bagi pengusaha konglomerat, IMF, dan MNC lainnya, terutama untuk kepentingan bisnis AS di Indonesia, kaki tangan kapitalis memainkan perannya. Maklum Amien dalam orasinya kerap mengancam un­tuk
meninjau kembali kontrak-kontrak pertambangan yang dikuasai asing terutama Freeport. Dibandingkan Amien, Gus Dur menurut penulis lebih meyakinkan kaum kapitalis dan Amerika, apalagi keterlibatannya dalam Yayasan Simon Peres

Buku ini juga menyoroti bagaimana terjadinya metamorfosis Majelis Amanat Rakyat (MARA)- yang didirikan Amien beserta cendikawan reformis, seperti Faisal Basri, Arbi Sanit, dan Muchtar Pabotinggi menjadi Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai keberhasilan Amerika dan CIA-nya mengandangkan kaum reformis ke dalam wadah partai sehingga kekuatannya tidak lagi tanpa batas.

Setelah mengetahui persoalan struktural yang dihadapi negara ini, penulis seolah mengajak pembaca memahami, merenung, dan bersimpati terhadap keadaan republik ini, di mana dari lima presiden yang pernah ada, tidak satu pun yang berani mengambil tindakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk presiden SBY-JK yang saat ini berkuasa.

Buku ini layak dibaca para pelajar, mahasiswa, kaum cendikiawan, para politikus (DPR, DPRD, DPD dan MPR) pengusaha, petinggi negara, serta pengambil keputusan, karena merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan

RESENSI


Warisan Busuk Mafia Berkeley

Ishak dalam buku ini mengungkapkan secara gamblang borok-borok resep yang dicekokkan IMF kepada pemerintah Yang cukup menarik, Ishak membedah kasus PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan cara pandang lain dalam bagian tersendiri. Lagi-Iagi, ia melihat keterpurukan yang dialami industri strategis pesawat terbang itu akibat campur tangan IMF yang teramat dalam. Dan, pe­merintah sendiri pun seperti manut pada keinginan lembaga donor itu (Majalah Gatra, Januari-2008).

Segala macam resep yang ditawarkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund -IMF), untuk Indonesia ternyata tidak manjur sama sekali. Bahkan, kondisi negeri ini boleh dibilang tidak semakin baik sejak krisis ekonomi melanda pada 1997.1ebih runyam lagi, sikap dan kebijakan tim ekonomi pemerintah juga tidak berubah menghadapi lembaga donor, kendati orangnya dan presidennya sudah berganti lima kali.

Itulah pesan yang sepertinya hendak disampaikan penulis lewat buku ini. Ishak menyoroti sikap dan kebijakan-kebijakan yang diambil tim-tim ekonomi di bawah lima presiden: Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan terakhir Yudhoyono. Terutama dalam kaitan dengan lemhaga donor semacam IMF. Intinya sama: tim-tim ekonomi itu umumnya selalu tunduk pada kemauan IMF. Dan itulah inti persoalan yang membuat kekisruhan ekonomi Indonesia seperti tak berkesudahan hingga kini.

Ishak dalam buku ini mengungkapkan secara gamblang borok-borok resep yang dicekokkan IMF kepada pemerintah. Contoh yang paling telak adalah resep tentang rekapitalisasi perbankan. IMF memaksa pemerintah metigeluarkan obligasi senilai Rp 430 trilyun. Bersama bunganya obligasi rekapitalisasi itu kemudian bernilai Rp 600 trilyun.

Menurut skenario awal, obligasi itu dipakai hanya sebagai instrumen yang bisa ditarik kembali bila bank-bank sudah sehat. Tapi, belakangan, setelah bank-bank sehat dan bebas dari kredit macet, IMF mendesak pemerintah menjual bank-bank tadi bersama obligasinya. Perkembangan selanjutnya, bank-bank itu dibeli asing. Dengan cara itu, pemerintah telah mengubah utang swasta menjadi utang publik yang baru di samping utang luar negeri senilai US$ 137 milyar.

Kisruh dunia perbankan baru satu dari sekian banyak salah kaprah resep IMF. Ishak mengungkap lebih banyak lagi resep-resep di bidang industri dan pertambangan yang dipaksakan oleh IMF yang pada akhirnya mcnyengsarakan rakyat. Lebih celaka lagi, para ekonom yang menyusun kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia pun tampak patuh pada kemauan lembaga itu dari waktu ke waktu.

Yang cukup menarik, Ishak membedah kasus PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan cara pandang lain dalam bagian tersendiri. Lagi-Iagi, ia melihat keterpurukan yang dialami industri strategis pesawat terbang itu akibat campur tangan IMF yang teramat dalam. Dan, pe­merintah sendiri pun seperti manut pada keinginan lembaga donor itu.

Dengan mengutip pendapat para mantan petinggi PTDI, ia mencoba mengupas apa yang sebenarnya terjadi di tubuh perusahaan yang dulu bernama IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) itu. Dengan belajar dari industri sejenis yang dikembangkan oleh negara maju, Ishak melihat kondisi PTDI sebetulnya tidak sangat buruk.

Setelah krisis, perusahaan yang selama ini dianggap selalu disusui peme­rintah itu hanya membutuhkan suntikan dana Rp 2 trilyun lagi untuk restrukturisasi. Tapi, dana itu tak diperoleh, karena IMF mendikte pemerintah agar menghentikan pengembangan PTDI Sikap IMF dan pemerintah kala itu dinilai sangat tidak adil bila dibandingkan dengan ratusan trilyun dana yang dikucurkan untuk restrukturisasi perbankan.

Padahal, pada saat itu, PTDI punya peluang besar untuk merebut sejumlah proyek ke depan. Pada tahun 2000 saja, karena kekurangan dana, perusahan ini tidak bisa ikut tender pengadaan pesawat CN-235 dari Australia senilai US$ 350 jura. Belum lagi pengembangan N-250 yang terhenti di tengah jalan karena ke-kurangan daria, Padahal perusahaan ini bisa ambil bagian untuk memenuhi kebutuhan dunia yang dalam lima tahun ke depan diperkirakan berjunilah sekitar 4,500 unit,

Tidak sekadar itu. Reputasi PTDI sendiri pun sebenarnya siadah diakui dunia. la memberi contoh kerja sama dengan Boeing dalam pengetesan pesawar jumbo jet. Demikian pula General Dynamic yang mempercayakan pembuatan ekor pesawat F-16 ke PTDI. Cuma, persoalan lainnya, menurut Ishak, lairangnya.vm)-£po/to:/j//w/ogj' dan visi pemerintah setelah Soeharto dan Habibie pun ikut memberi saham pada kemunduran industri pesawat terbang ini. Padahal, kemampuan teknologi dan industri seperti yang dikembangkan. PTDI itu adalah investasi masa depan.

Buku ini seperti memberi semacam pencerahan kepada pemhaca dalam me­lihat beragam krisis yang melanda negeri ini. Apa yang masih terus berlangsung hingga hari ini, bila ditarik benang merahnya, mulai dari pemerintahan Pak Harto hingga pemerintahan sekarang tetap tunduk pada kemauan IMF. Meminjam istilah Ishak, semua karena tim ekonomi pemerintah dari waktu ke waktu masih dipegang oleh kelompok ekonom neoliheral dan titisan ekonom dari "Mafia Berkeley". ib
erwiny.salim

GATRA, 24-30 JANUARI 2008

Catatan Hitam

Lima Presiden Indonesia

`Buku ini juga tentu tidak ditujukan untuk meyenangkan setiap orang seperti cerita pengantar tidur. Di dalamnya dimuat rekaman hitam bersejarah yang boleh jadi belum.pernah terungkap di media (Koran Tempo, 20-Januari-2008)

Buku yang akan Anda baca ini memang bukan sesuatu yang manis. Buku ini juga tentu tidak ditujukan untuk menyenangkan setiap orang seperti cerita pengantar tidur. Di dalamnya dimuat rekaman hitam bersejarah yang boleh jadi belum.pernah terungkap di media.

Ini adalah hasil penelusuran jurnalistik selama 10 tahun. Catatan yang tajam dan paling komprehensif yang membedah kegagalan demi kega­galan presiden-presiden kita dalam membawa Indonesia lepas landas.

Satu hal yang pasti, ada solusi dan pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang tanah air tercinta. Setidaknya agar muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikannya. •efrir

Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

Ini adalah hasil penelusuran jurnalistik selama 10 tahun. Catatan yang tajam dan paling komprehensif yang membedah kegagalan demi kegagalan presiden kita dalam membawa Indonesia tinggal landas

Yang akan Anda baca ini memang bukan sesuatu yang manis.Buku ini juga tentu tidak ditujukan untuk menyenangkan setiap orang seperti cerita pengantar tidur. Di dalamnya, memuat rekaman hitam bersejarah yang boleh jadi belum pernah terungkap di media.Ini adalah hasil penelusuran jurnalistik selama 10 tahun. Catatan yang tajam dan paling komprehensif yang membedah kegagalan demi kegagalan presiden kita dalam membawa Indonesia tinggal landas. Satu hal yang pasti, ada solusi dan pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang tanah air tercinta. Setidaknya agar muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikanya.