RESENSI BUKU UFUK PUBLISHING HOUSE

PERKINS-WANNA-BE

Catatan hitam bagi lima presiden Indonesia sesudah Sukarno berpangkal pada satu kata: IMF. Hanya Habibie dan Abdurrahman Wahid yang berani melawan. Habibie dianggap berhasil mereformasi BUMN melalui Tanri Abeng dan menjalankan ekonomi kerakyatan dengan Adi Sasono. Sedangkan Gus Dur dicermati mampu menolak campur tangan asing dan menggagas poros ekonomi Jakarta-New Delhi-Beijing. Namun kedua presiden itu akhirnya tersingkir.

Keluasan cakupan pembahasan buku ini perlu ditilik dari kesubtilan yang membuatnya menjadi karya besar. Sayangnya, Rafick mencitrakan buku ini sebagai kumpulan komentar tentang suatu peristiwa yang terkesan basi. Rafick masih berbicara mengenai "bila reshuffle kabinet kedua ini" dan anjuran agar "SBY-JK tidak ragu melakukannya demi memperbaiki nasib rakyat" (h.39-40) ketika perombakan ka¬binet itu telah menjadi kisah post-factum. Demikian juga optimisme Rafick pada gerakan cabut mandat yang bakal "menjelma menjadi api yang membakar republik" (h.47-48). Api tersebut keburu padam dan mencabut mandat gerakan cabut mandat.

Rafick juga sepertinya bingung dengan penempatan "p" dan "f, seperti "refresif (h.xvii) atau "pait a compli" h.igs). Bahkan andai pembaca membalik halaman buku ini secara acak akan dijumpai kejanggalan seperti "Mavia", "belanjda", "bord", "impeachement", atau"disktator".

Malah nama ekonom yang menjadi anggota Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Keuangan, Steve H Hanke, ditulis "Steve Hanky" (h.64) seakan dia adalah nama pendek dari sapu tangan ("hanky") atau dari selingkuh ("hanky-panky"). Diktator Romania Ceausescu ditulis "Chou Ces Koe" (h.106) seakan satu marga dengan Chou En Lai. Ini tentu menunjukkan kelalaian besar, kalau tidak kemiskinan literatur yang akut, sehingga alis mata terpaksa terangkat curiga dan kening berkerut penuh pertanyaan ketika Rafick menganalisis konsep yang lebih besar atau berkisah tentang kejadian di balik suatu peristiwa.

Segepok kecurigaan dan setumpuk pertanyaan itu mengabsah ketika Catatan Hitam juga kerap mengumbar kesalahan faktual. Ambil contoh yang paling gampang dan telanjang. Rafick menengarai bahwa Presiden Musharraf berhasil "dengan cerdik memainkan posisinya yang strategis untuk meringankan beban negara dan rakyatnya". Washington mengabulkan permintaan Musharraf untuk memotong "utang luar negeri Pakistan sampai 50%, sedangkan sisanya dia meminta bunganya diturunkan sampai menjadi o% sebagai syarat" (h.33). Pada kenyataannya, Pakistan makin mengalami kesulitan ekonomi akibat sanksi yang diberikan berbagai negara dan lembaga keuangan internasional sejak kudeta Musharraf pada 1999. Perubahan terjadi saat Pakistan turut membantu perang melawan teror sesudah Musharraf, menurut biografinya, mengaku dibentak Richard Armitage, deputi menteri luar negeri AS. Bush perlu boneka seperti Musharraf seperti AS perlu Zia ul-Haq. Washington lalu menghapus tiga sanksi ekonomi terhadap Islamabad. AS mengucurkan bantuan 1,2 miliar dolar sejak 2002 ke Pakistan dengan 600 juta di antaranya adalah transfer tunai untuk menghapus utang. Utang bilateral AS terhadap Islamabad melalui Klub Paris sebesar 379 juta dolar dijadwalulangkan.

Pun yang sama untuk 12,5 miliar dolar utang Pakistan terhadap berbagai anggota Klub Paris. Itu tak berarti "pemotongan utang luar negeri Pakistan sampai 50%". Malahan Bank Negara Pakistan (SBP), melaporkan Islamabad meminjam lebih dari 15 miliar dolar sejak 2003 sehingga, untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi negeri itu, Pakistan terbebani utang luar negeri di atas 40 miliar dolar di 2007.

Ditilik lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Pakistan kini didorong dua faktor penting: pengiriman uang (remittance) dan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment, FDI). Remittance bisa mengalir karena sanksi yang dicabut Gedung Putih dan FDI lancar sebab restu Washington. Sementara simpanan dalam negeri turun dari hampir 18 ke 16 persen semasa Musharraf. Artinya, Musharraf justru membuat ekonomi Pakistan lebih bergantung kepada asing tinimbang masa krisis ekonomi Pakistan pada iggoan. Ketergantungan ini membuat Islamabad tidak saja bergantung pada sokongan politik pemerintahan Barat dan lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan IMF, tetapi dependen juga pada perusahaan asing. Tak pelak "kecerdikan" Musharraf bukan "mendorong pertumbuhan ekonomi" tetapi membuat rakyat dan negara Pakistan lebih bergantung pada kekuatan asing.

Bagaimana masalah periferal ini dibahas bisa memberikan petunjuk bagaimana masalah lebih besar dibahas. Buku ini didaku sebagai "hasil penelurusan jurnalistik selama 10 tahun" sekaligus menawarkan "analisis kritis yang komprehensif mengenai setiap peristiwa yang berlangsung selama itu" (h.xviii). Namun yang didapat seperti hasil pengumpulan tulisan jurnalistik sedekade untuk majalah sekaligus analisis trivial yang selektif mengenai beberapa peristiwa dalam cermatan fragmentaris nan oratoris.

Mungkin Ishak Rafick berniat mengekor sukses John Perkins sang economic hitman sebagai pendedah praktik keji di bidang ekonomi terhadap negara seperti Indonesia. Atau seperti Joseph Stiglitz yang kritis terhadap IMF dan Bank Dunia. Sayangnya, Rafick kekurangan kekayaan pengalaman sebab sekadar pengamat dari luar dan bukan pelaku seperti Perkins. Pun jauh dari lumbung data dan kepakaran ekonomi semacam Stiglitz sehingga Rafick terbesut pada analisis berdasarkan insinuasi dan innuendo. • hdmd 76ADIL No 30 I II I 21 Februari -19 Maret 2008